Keluarga besar MI.Al-Hidayah Jegulo Kec. Soko, Kab.Tuban
Mengucapkan
"SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1433 H"
Bersihkan diri sucikan hati
Taqobbalallahu minna waminkum

Read More

Idhul Fitri Diperkirakan Jatuh Ahad

Jakarta (Pinmas)—Pemerintah memperkirakan Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah bertepatan pada Ahad (19/8) mendatang. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Agama bakal menggelar sidang istbat untuk menentukan 1 Syawal 1433 Hijriyah.
Kemungkinan lebaran bareng tahun ini antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama terbuka. Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan 1 Syawal jatuh pada Ahad (19/8), dan peluang NU bakal merayakan lebaran bersama Muhammadiyah terbuka lantaran almanak NU tertera 1 Syawal 1433 Hijriyah jatuh pada tanggal yang sama.
Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, KH Marifat Iman memperkuat 1 Syawal tepat pada 19 Agustus 2012 dengan perhitungan posisi hilal saat 17 Agustus 2012, masih di bawah ufuk. “Maka bulan baru 1 Syawal 1433 H jatuh pada lusa harinya, yaitu 19 Agustus,” tegas anggota Komisi Fatwa MUI ini.
Posisi hilal seperti itu, ulas Marifat, memungkinkan semua umat Islam akan sepakat menetapkan awal bulan pada lusa harinya.
Kemenag akan menggelar sidang itsbat penentuan Idul Fitri atau 1 Syawal pada Sabtu (18/8) sore di Gedung Kemenag Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.
Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat menjelaskan pelaksanaan sidang tersebut diselenggarakan Sabtu sore karena pertimbangan perhitungan hisab. Lantaran saat itu hilal sudah di atas nol derajat. “Kami memperhitungkan 1 Syawal dan Idul Fitri berdasarkan hisab dan rukyat. Memang diperkirakan Lebaran atau Idul Fitri akan jatuh pada Minggu (19/8),” ujarnya.
Agar seluruh pandangan yang selama ini berbeda dalam konsep penghitungan, Kemenag kembali mengundang seluruh ormas Islam serta para ahli astronomi yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat saat sidang itsbat berlangsung. Bahrul berharap, Muhammadiyah yang pada sidang istbat penentuan awal Ramadhan tidak hadir bisa mengirimkan perwakilannya. “Peran pemerintah sebagai mediator,” ungkap Bahrul. (rep)

Read More

Kasus Rohingya Dibawa ke PBB

MEKKAH– Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memutuskan membawa kasus kekerasan terhadap etnik Rohingya di Myanmar ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pertemuan selama dua hari di Mekkah, Arab Saudi, yang berakhir Rabu (15/8),OKI menyatakan kekerasan terdapat etnik Rohingya merupakan penggambaran kejahatan kemanusiaan dan penanganan Pemerintah Myanmar kepada kaum minoritas muslim. Selain kasus Rohingya, OKI juga menegaskan dukungan untuk Palestina. ”Pertemuan telah memutuskan untuk membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB,”demikian ungkap pernyataan akhir pertemuan tersebut seperti dikutip AFP.

OKI juga mengutuk berlanjutnya kekerasan yang dilakukan otoritas Myanmar terhadap kaum minoritas Rohingya dan penolakan pemerintah untuk memberikan hak kewarganegaraan terhadap etnik tersebut. Keputusan OKI untuk membawa kasus Rohingya ke Sidang Umum PBB diputuskan setelah organisasi beranggotakan 57 negara ini mendapatkan lampu hijau dari Myanmar untuk membantu Rohingya pada pertemuan dengan Presiden Thein Sein pada Sabtu (11/8).

Menurut OKI,Myanmar telah sepakat menyusul perundingan di Yangon mengenai situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di negara bagian Rakhine pada Jumat lalu (10/8). Dalam pertemuan tersebut, delegasi OKI meyakinkan Thein Sein bahwa organisasi kemanusiaan Islam itu berniat memberikan bantuan kepada seluruh warga dinegara bagian tersebut.

Sementara mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meminta pemimpin negaranya agar membantu pemimpin Myanmar untuk menciptakan harmoni di kawasan Arakan, tempat tinggal Rohingya, dan menerima keberadaan kaum minoritas itu. ”Saya kira pemimpin Malaysia harus berbicara secara pribadi dengan rekan Myanmar mereka dan saya yakin itu akan mengubah pendirian mereka dan menerima standar (hak asasi manusia) yang dipraktikkan di negara lain,” ujar Mahathir seperti dikutip Bernama.

Mahathir telah menulis surat kepada ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi untuk meminta dia agar mengintervensi masalah itu.Selama ini,SuuKyi dikritik karena tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi masalah Rohingya ini. Rohingya adalah warga Myanmar beragama Islam yang tinggal di Provinsi Arakan.Tapi, Pemerintah Myanmar menganggap etnik Rohingya sebagai orang Bengali yang masuk ke negara itu dari Bangladesh dan tidak mengakuinya sebagai warga Myanmar.

Diperkirakan,ada sekitar 800.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar dan menurut PBB, mereka adalah kelompok minoritas paling tertindas di dunia. Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) bisa menjadi utusan khusus Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi etnik Rohingya di Myanmar.

 ”Saya berharap Pak Jusuf Kalla dengan pengalamannya yang luas bisa menjadi special envoy kita agar kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan Rohingya tidak menimbulkan salah pengertian Myanmar, tapi juga benar-benar membantu saudara kita etnik Rohingya,” kata Presiden seusai menerima JK di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.

Presiden telah berkomunikasi dengan JK sebelum mantan wakil presiden itu berangkat ke Myanmar beberapa waktu lalu.Dia juga menyampaikan beberapa harapan yang bisa disampaikan JK ketika bertemu otoritas Pemerintah Myanmar. ● wenny juanita/anthttp://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/520306/

Read More

Tahun Depan, Gaji PNS Naik 7 Persen

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah berencana menyesuaikan gaji dan pensiun pokok TNI, Polri, pegawai negeri sipil (PNS) rata-rata sebesar 7 persen pada 2013.
Penyesuaian ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunan.
"Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pokok-pokok kebijakan itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 kita rencanakan sebesar Rp 241,1 triliun," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Perbaikan kesejahteraan aparatur negara ini diharapkan dapat mendorong berjalannya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Presiden mengatakan, belanja pegawai pada 2013 meningkat Rp 28,9 trilun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/16/2219314/Tahun.Depan.Gaji.PNS.Naik.7.Persen

Read More

http://www.lembarislam.com/dwnload-rpp-dan-silabus-sd-mi-lengkap-berkarakte

Read More